Anggota Komisi I DPR Ahmad Daeng Sere mengharapkan pemerintah lebih kritis mencermati perjanjian-perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain. Perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah, sepatutnya juga melibatkan DPR.

“Dalam pembuatan Perjanjian Internasional, DPR akan memberikan masukan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan nasional,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan, di Gedung DPR, Kamis (7/2).

Selain itu, setiap perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia harus menguntungkan Indonesia. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan kajian mendalam sebelum dilakukannya suatu perjanjian antardua negara atau antar banyak negara. “Perjanjian Internasional harus mengutamakan kepentingan nasional,” tegasnya.